Waspada NII, Gubernur Sumbar Tetapkan 5 Langkah Pencegahan Strategis Radikalisme

SUMBAR, - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansyarullah telah menerbitkan surat himbauan yang ditujukan kepada bupati dan walikota se-Sumbar.

Surat tersebut menyikapi peristiwa penangkapan beberapa warga masyarakat Sumbar, yang terkait dengan tindakan radikal, dan juga maraknya pemberitaan 1.125 orang warga Sumbar yang akan menjadi Anggota Negara Islam Indonesia (NII).

Baca juga: Bangun Sinergitas, Forkopimda Beri Surprise di Hari Ulang Tahun Kajari

Dalam surat bernomor 120/197/Pem-Otda/2022, antisipasi berkembangnya radikalisme di Sumbar, tanggal 25 April 2022, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi beserta Forkopimda Sumatera Barat memandang perlu untuk melakukan langkah langkah strategi.

Ditambahkan, kondisi ini menjadi permasalahan mendesak yang perlu disikapi dengan segera, baik masalah kebenaran maupun upaya pencegahan agar paham radikalisme ini tidak tumbuh dan berkembang di Sumatera Barat.

Baca juga: Wakil Bupati Sijunjung Buka Musrenbang Kecamatan Sumpur Kudus

Selanjutnya, agar permasalahan ini tidak semakin berkembang dan menjadi masalah serius di Sumatera Barat, meminta kepada bupati walikota untuk melaksanakan 5 langkah antisipasi:

1. Agar merespon dengan cepat setiap adanya isu dan/atau indikasi adanya aktivitas yang mengarah pada penanaman paham radikalisme di tengah.

Baca juga: Walikota Padang : Gedung Baru DPRD, Pelayanan Optimal

2. Agar lebih mengaktifkan peran Forkopimda beserta Forkopimcam dalam pengawasan dan pembinaan masyarakat, guna mengantisipasi upaya-upaya dari segelintir oknum Warga Negara Indonesia yang menyebarkan paham radikal kepada masyarakat.

3. Menghimbau dan mengajak masyarakat seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan parik paga nagari, untuk bersama-sama mencegah munculnya upaya-upaya penanaman paham radikal di tengah masyarakat atau sekelompok sekelompok masyarakat.

Baca juga: Disaksikan Wakil Bupati, Dewan Pimpinanan dan Pengurus MUI Sijunjung 2020-2025 Dikukuhkan

4. Meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing yang salah satu bentuk adalah mengaktifkan lagi kewajiban lapor 2×24 jam untuk sebuah lingkungan kewajiban (jorong/RT).

5. Melakukan sosialisasi melalui media massa dan forum kemasyarakatan akan bahaya radikalisme terhadap kesatuan dan persatuan masyarakat.(**)

Baca juga: Guru dan Siswa Positif Omicron, Wako Padang Imbau Protokol Kesehatan Diperketat